RADAR SUMEDANG.ID – Meski di tingkat nasional sedang terjadi polemik mengenai kepemimpinan presiden untuk tiga periode.
Namun di tingkatan daerah khususnya di Kabupaten Sumedang, pihak yang berkepentingan dalam hajat demokrasi pada Pemilu 2024 masih membahas mengenai persiapannya.
Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumedang, Asep Tatang Sujana, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai menjelang akhir tahun 2023.
Karenanya saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, lembaga pengawas pemilu (Bawaslu), aparat keamanan TNI-Polri dan Satpol-PP sedang membahas mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
“Persiapan untuk pemilu dan Pemilukada tahapannya akan dimulai di tahun 2023 alias mundur setahun. Oleh sebab itu nanti ada kerjasama dari KPU Provinsi berapa besaran yang akan ditanggung KPU Provinsi dan mana yang akan di tanggung oleh Kabupaten,” kata Asep Tatang disela Rakor Forkopimda mengenai persiapan Pemilu 2024 di Gedung Negara, Kamis (10/3).
Kata dia, besarnya anggaran pemilu tahun 2024 tidak bisa diselenggarakan dalam satu tahun. Maka perlu ada perda dana cadangan yang isinya berbicara tentang berapa anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah melalui APBD.
“Teknisnya akan dicicil tiga tahun, untuk tahun 2024, kemudian di tahun 2023 berapa dan 2025 berapa. Karena untuk tahapan pelantikan ada di tahun 2025. Sekarang kita sedang menunggu kerjasama antara Provinsi Jabar dengan KPU Jabar mana yang bisa krosering,” ujarnya.
Senada, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Syarmadani, meminta kepada seluruh aktor Pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Pemerintah, TNI/Polri, media massa, dan partai politik, supaya bisa tetap bersinergi, untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu yang berkualitas.
Karenanya, atas nama pemerintah, Syarmadani meminta kepada seluruh komponen yang ada agar bisa mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dari sekarang.
“Pemilu dan Pilkada nanti harus berjalan dengan sukses tanpa adanya hambatan atau gangguan keamanan. Pemilu nanti, harus menghasilkan pemimpin yang baik, dengan partisipan yang tinggi,” ucap Syarmadani.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman menyebutkan, Pemda sebagai supporting system tentu mendukung proses untuk menghasilkan para pemimpin yang berkualitas baik di eksekutif maupun legislatif.
Pasalnya kata Herman, pemimpin yang besar dilahirkan dari proses politik yang demokratis, yakni Pemilu. Sehingga selaku birokrat sangat ‘concern’ akan hal ini karena akan menentukan jalannya pemerintahan.
Ia meyakini Pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang merupakan satu momentum untuk memperbaiki kehidupan dan generasi bangsa menuju Sumedang sebagai kabupaten paling maju di Indonesia.
“Saya kira ini merupakan satu momentum untuk memperbaiki kehidupan dan generasi kita. Semua ini lahir dari proses politik yang baik,” tuturnya.
Selain itu, kesuksesan Pemilu baik secara hasil, penyelenggaraan maupun administrasi ditentukan oleh manajemen penyelenggaraanya yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling.
“Kami akan support agar perencanaan dan pengorganisasiannya bisa maksimal. Begitu juga dalam pelaksanaannya agar bisa optimal sehingga monitoringnya pun bisa dilaksanakan dengan baik,” tukasnya. (jim)
