TANJUNGKERTA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ridwan Solihin menilai bahwa banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM, serta kenaikan harga kacang kedelai.
Keluhan-keluhan tersebut diterimanya saat melaksanakan reses sekaligus pelantikan ketua seluruh ketua dewan pengurus ranting se Kabupaten Sumedang di Desa Sukamantri di Kecamatan Tanjungkerta.
“Dalam reses ini, banyak menerima aspirasi daei warga, dan ini menjadi beban berat bagi masyarakat, sehingga bisa menjadi program PKS bagaimana meringkan beban masyarakat, dan akan disampaikan dalam paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat,” katanya. Sabtu (11/03).
Rinso mengaku, hasil temuan tersebut, semoga pemerintah propinsi Jabar, Pemerintah pusat dapat mendengar keluhan masyarakat, memberikan solusi atau jawaban yang pasti. Sebab, kelangkaan migor membuat aktivitas masyarakat terhambat.
“Kami akan mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai Provinsi Jawa Barat, untuk mencarikan solusi, dengan mencari alternatif jangan sampai ada penimbunan. Jika masalah ini berlarut larut, jika tidak selesai tidak menutup kemungkinan untuk membentuk Pansus,” ujarnya.
Masukan lainnya, kata ia, terkait digitalisasi, banyak permasalahan terkait sinyal di sejumlah desa, dan program digital dari provinsi Jawa barat, memberikan masukan agar membangun tower untuk memudahkan mendapatkan sinyal.
“Perlu diketahui, tahun 2022 di Jabar ada 141 desa yang akan kita bantu menyerap desa digital, saya berharap ada para pengusaha jasa pengadaan internet supaya bisa masuk kedesa desa yang sinyal nya kurang bagus. Kami berharap, PKS dengan semangat tranformasi dan kolaborasi bisa menjadi tiglane, yang serius bagi kita guna memanfaatkan era digital untuk kemenangan PKS untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera,” tandasnya. (tha).
