RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mantap melakukan evolusi guna mewujudkan Goverment 3.0. Pemprov Jabar akan menitipkan sebagian tujuan pembangunan kepada pihak non-birokrasi.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengaku, telah melakukan rapat pimpinan (rapim) untuk membahas terkait re-organisasi birokrasi pada Senin (19/2/2019). Tujuannya untuk menyempurnakan keterbatasan di Pemprov Jabar. Hal ini pun sudah dia umumkan lewat akun instagramnya @ridwankamil.
“Kalau rapim membahas yang saya posting di Instagram tentang rencana re-organisasi birokrasi yang berdasarkan analisa saya, elemen birokrasinya kurang cukup untuk merespons kebutuhan-kebutuhan,” ujar Ridwan Kamil.
Sejauh ini, Emil sapaan Ridwan Kamil, telah melakukan beberapa gebrakan untuk menerapkan Goverment 3.0. Salah satunya yaitu Jabar Saber Hoaks yang merangkul pihak non birokrasi. Keberadaan institusi tambahan ini juga agar sistem organisasi birokrasi di Pemprov Jabar tidak telat dalam melakukan respons. Terlebih, kemajuan zaman telah berkembang pesat.
“Kita berinovasi ada Jabar Seber Hoax di mana timnya adalah tim dengan SDM IT tapi kesekretariatannya nempel di Dinas Komunikasi dan Informasi,” kata dia.
Emil mengatakan, dibentuknya tim akselarasi pembangunan juga untuk merespons kekurangan dan kebutuhan Pemprov Jabar.
“Itulah kenapa ada tim akselerasi pembangunan Gubernur dengan SK resmi supaya tidak liar dan tidak jadi sumber fitnah,” katanya.
Selain itu, Emil meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memiliki penasehat. Hal lainnya konsep ABCM alias Akademisi Bisnis komunitas dan Media pun menjadi bagian penting untuk mendorong Jabar kian maju.
“Inilah yang disebut Gov 3.0 tadi, dinamic goverement menitipkan sebagian tujuan pembangunan kepada pihak non birokrasi,” pungkasnya.
