“Jadi tidak tiba-tiba. Sebelumnya sudah ada pertemuan dengan perwakilan orang tua dari komite. Maka ini murni merupakan keinginan orang tua,” ungkapnya.
Ia mengatakan, untuk pungutan bagi siswa SKTM (Surat Keterang Tidak Mampu), hal tersebut sudah didiskusikan dan orang tua telah menyanggupinya. Sebab, pembangunan aplikasi edubox tersebut tidak ada dalam anggaran sekolah.
Disingung terkait siswa yang tidak membayar maka tidak bisa mengikuti ujian, Arief membantahnya. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak benar. Kata Arief, walau ada tunggakan sekalipun siswa tetap diberi kesempatan untuk mengikuti ujian.
“Tidak benar tuduhan ada siswa yang belum membayar maka tidak mengikuti ujian,” ucapnya.
Arief menambahkan, pihaknya akan menganggarkan terkait pembiayaan edubox pada tahun ajaran selanjutnya. Hal tersebut, sesuai dengan keinginan para siswa yang merasa berat terkait iuran itu.
“Kita akan tampung aspirasinya dan tetap sesuai dengan koridor serta peraturan yang berlaku,”tuturnya.
Ditempat sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, masalah tuntutan ini sudah diketahui dari Kadisdik Jabar, tapi ini semua tidak dapat diputuskan dengan cepat melainkan harus melalui proses menentukan benar apa tidak adanya pelanggaran.
“Saya menyesalkan adanya demo siswa ini. Seharunya mereka (siswa) belajar jelang ujian,” kata Uu.
Menurut Uu, demo bukan hal yang jelek namun jika dilakukan oleh siswa bukan sesuatu yang etis. Namun pihaknya menghargai sikap dan aspirasi siswa dan orang tua agar hal serupa tidak terjadi kembali.
“Nanti kita lihat lagi masalnya seperti apa,”pungkasnya.
