RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Sidang kasus dugaan suap perizinan Meikarta berlanjut dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap lima pejabat Pemkab Bekasi. Mereka diduga menerima total uang dari pengembang sebesar Rp 16 miliar dan SGD 270 ribu.
Hal itu diungkapkan Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/2).
Para terdakwa yang dihadirkan adalah Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi. Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati
.
Lalu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.
Kelimanya didakwa mendapatkan uang dengan nominal berbeda dari para pengembang. Tujuan pemberian uang itu untuk memudahkan perizinan proyek Meikarta.
Neneng Hasanah Yasin disebut jaksa menerima uang paling besar. Totalnya Rp10.830.000.000 dan SGD 90 ribu. Jamaludin didakwa menerima Rp1,2 miliar. Sementara Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan SGD90 ribu.
Yang lainnya, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.
Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap dimulai pada Juni 2017 oleh terdakwa dari pihak pengembang yaitu Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama dan Henry Jasmen P Sitohang
